Akuntansi Sektor Publik

Tugas OL 5 – Analisis Program IMF tahun 1997-2003

A. Fenomena-fenomena yang terjadi selama tahun 2004 s/d 2007 sbb :
 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2004 s/d 2007 mengalami penurunan dari jumlah 21 hingga 3
 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2004 s/d 2006 mengalami kenaikan dari jumlah 249 hingga 326 namun ditahun 2007 mengalami penurunan menjadi 173
 TMP (Tidak Memberikan Pendapat) tahun 2004 s/d 2006 mengalami peningkatkan yang deratis dari jumlah 7 hingga 106 namun ditahun 2007 mengalami penurunan menjadi 48
 TW (Tidak Wajar) tahun 2004 s/d 2007 mengalami peningkatan dari jumlah 10 hingga 51
Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian internal yang memadai. Sedangkan yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian internal di dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

B. Analisis hasil Audit BPK tahun 2007
Hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2008 untuk opini dan realisasi belanja pemerintahan daerah tahun 2007 menunjukan bahwa :
- WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dinilai paling rendah sebesar 0,81%,
- WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang dinilai paling tinggi sebesar 59,40%,
- TMP (Tidak Memberikan Pendapat) sebesar 20,64% dan TW (Tidak Wajar) sebesar 19,15%

C. Kesimpulan
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.
Mengingat bahwa karakterisktik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah
Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
1. Pencatatan tidak / belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban pada PemDa Kota Semarang

Kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus disajikan dalam neraca sesuai dengan klasifikasinya.

Berikut adalah ilustratif tampilan kewajiban/utang dalam neraca pemda.

NERACA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Per Desember 2007

ASETASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP

DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

KEWAJIBAN

2007

45.000.000

-

2006

35.000.000

-

KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Pihak Ketiga PPK)Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bkan Bank

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya

Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Dalam Negeri-Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

34.507.600

15.000.000

25.000.000

-

15.000.000

-

-

-

12.546.000

102.053.600

150.000.000

-

75.000.000

-

-

-

 225.000.000

 327.053.600

30.711.764

15.000.000

25.000.000

-

15.000.000

-

-

-

6.750.500

92.462.264

175.000.000

-

90.000.000

-

-

-

 265.000.000

 357.462.264

Dari informasi tersebut diatas, saudara diminta untuk :

  1. Menemukan isu yang disajikan dalam Laporan Liabilitas tersebut?

Jawab :

-          Dalam laporan liabilitas tersebut perbandingan antara tahun 2006 dengan tahun 2007 terdapat penurunan hutang sebesar Rp 15.000.000,- pada kewajiban jangka pendek dan Rp 45.408.664,- pada kewajiban jangka panjang. Secara total mengalami penurunan hutang sebesar Rp. 60.402.664,-

-          Jumlah hutang baik lancar maupun jangka panjang jauh lebih banyak dibandingkan total aktiva

-          Adanya kenaikan asset lancer dari tahun 2006 ke 2007 sebesar Rp 10.000.000,-

 

  1. Identifikasi masalahnya?

Jawab :

-          Hanya terdapat asset lancar saja pada aktiva, dan itupun jumlahnya tidak sebesar liability baik lancar maupun jangka panjang

-          Melihat jumlah kewajiban pemerintah daerah Semarang yang besar maka yang menjadi pertanyaan adalah uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk apa saja? Karena dilihat dari segi asset saja pemerintah daerah tersebut hanya memiliki asset lancar saja. Dan apakah kewajiban tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pemerintah?

-          Pemerintah daerah kota Semarang hanya memiliki asset lancar saja, dia tidak melakukan investasi dan pembelian aktiva tetap

 

  1. Penilaian kinerja Kewajiban Pemda?

Jawab : Menurut saya kinerja pemerintah kota Semarang di dalam laporan kewajiban yang telah disajikan masih kurang baik, karena jumlah aktiva yang dimilikinya tidak sebesar dengan jumlah kewajibannya. Resikonya ini akan sulit dalam melakukan investasi, jika dihitung berdasarkan rasio likuiditasnya maka :

Rasio Current

Total Current Aset / Total Current Liabilitas

Tahun 2007 Tahun 2006
CR = 45.0000.000/75.000.0000

CR

= 35.000.000/90.000.000
= 0,6 = 0,389

 

Tahun 2007 : Artinya setiap Rp. 1,- utang lancar pemda dijamin Rp. 0,6,- aktiva lancarnya

Tahun 2006 : Artinya setiap Rp. 1,- utang lancar pemda dijamin Rp. 0,389,- aktiva lancarnya

 

Net Working Capital Rasio

(NWC = T. Current Assets – T. Current Liabilitas)

Tahun 2006 Tahun 2007
NWC         = 45.0000.000-75.000.0000

NWC           =

35.000.000-90.000.000

=

(30,000,000)

=

(55,000,000)

 

Tahun 2006 : Artinya jika semua aktiva lancar digunakan untuk membayar utang lancar maka pemda masih kurang atau defisit sebesar  Rp 30.000.000,-

 

Tahun 2007 : Artinya jika semua aktiva lancar digunakan untuk membayar utang lancar maka pemda masih kurang atau defisit sebesar Rp. 55.000.000,-

 

  1. Rekomendasi dan usul solusi menurut Saudara.

Jawab : Menurut saya karena isu dan identifikasi masalah yang terjadi di pemda Kota Semarang berdasarkan laporan Neraca diatas, maka jika pemerintah memperoleh dana dari berbagai sumber, maka harus sedikit demi sedikit untuk membeli aktiva tetap dan mulai memikirkan untuk berinvestasi.Top of Form Sehingga kedepannya aktiva tetap yang dimiliki pemda harusnya lebih besar disbandingkan dengan kewajibannya, agar kinerjanya terlihat lebih baik.Bottom of Form

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Case1(AnggaranPemerintah daerah)

 

”Kerangka Anggaran Pemerintah Daerah” Kota Madya Semarang Jawa Tengah.

 

APBD pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan daerah yang diarahkan dlam upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesjahteraan masyarakat di Kota Semarang.Untuk dapat memprediksi kerangka anggaran pembangunan daerah pada tahun anggaran 2005,dapat dilihat dari hasil evaluasi APBD secara time series minimal dua tahun kebelakang, kemudian membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun dapat dilihat dari masing-masing sektornya.

Sebelum melakukan prediksi tehadap perkiraan pendapatan dimasa yang akan datang, terlebih dahulu dilakukan evaluasi anggaran pendapatan tahun sebelumnya di tambah berbagai pertimbangan makro dan mikro yang berpengaruh terhadap pendapatan dimasa yang akan datang.

 

Tabel1,Evaluasi anggaran Pendapatan TA 2003 – 2004.

No. U R A I A N

TA2003jtanRp

2004jtn Rp

%

Prtmh

APBD

REAL

%

APBD

REAL

%

1. Pendapatan :

522.407

541.670

103,7

584.815

640.655

109,5

18,2

PAD

85.769

85.882

100,1

98.092

97.912

99,8

14,0

Bagian Dana Per-imbangan

420.938

439.222

104,3

473.670

527.150

111,3

20,0

Lain2 Pener Sah

15.700

16.566

105,5

13.052

15.593

119,5

- 5,8

Sumber : Lap Realisasi Anggaran

 

Tabel 2Laporan Realisasi Anggaran Belanja TA 2003-2004 menunjukkan sbb. :

NO. URAIAN

TA 2003(jtan Rp)

TA 2004(jtn Rp)

%

Ptumbhn

APBD

REAL

%

APBD

REAL

%

II BELANJA

564.681

544.235

96,4%

623.957

600.405

96,2%

10,32%

1

Belanja Apratur

212.616

201.107

94,6%

248.673

236.290

95,0%

17,49%

2

Belanja Publik

352.064

343.128

97,5%

375.283

364.115

97,0%

6,12%

 

 

Tabel 3Rincian Prediksi Pembiayaan unt. Perub APBD TA 2005

No.

URAIAN

Prediksi TA 2005

Prediksi TA 2006

III PEMBIAYAAN

47.579.704.850

47.602.539.670

a

Penerimaan Pembiayaan

79.410.074.650

35.932.909.470

1. Sisa Lebih Prhitungan Anggaran Th Lalu

79.410.074.650

35.932.909.470

b

Pengeluaran Pembiayaan

31.830.369.800

28.330.369.800

1. Penyertaan Modal

6.500.000.000

3.000.000.000

- BPD Jateng

1.000.000.000

1.000.000.000

- Bank Syariah

2.000.000.000

1.000.000.000

- PDAM

3.500.000.000

1.000.000.000

2. Pmbyrn Pokok Hutang Jatuh Tempo

25.330.369.800

25.330.369.800

Sumber : Lap APBD 2006

 

Dari Informasi tersebut diatas :

Mengidentifikasi masalah anggaran 2003 dan 2004

Pendapatan :
  • Tahun 2003 pencapaian anggaran pendapatan sebesar 103,7%, ini menunjukkan realisasi terpenuhi dengan baik
  • Tahun 2004 anggaran pendapatan dicapai 109,5%, menunjukkan realisasi pendapatan dengan perencananaan pun terbilang cukup baik dan ditambah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
  • Tahun 2004, sektor PAD tidak mencapai, hanya sebesar 99,8%. Namun realisasinya dibanding tahun lalu meningkat 14%
  • Pertumbuhan Pendapatan Tertinggi adalah dari sektor bagian dana perimbangan yaitu meningkat 20% dari tahun 2003

Menganalisis Kinerja Pendapatan daerah TA 2003 dan 2004

  • Penurunan Pendapatan terjadi pada sektor Pendapatan Lain-lain Pener Sah sebesar 973jt (minus 5,9%)
  • Pendapatan pada Bagian Dana perimbangan cukup tinggi sebesar 87.928jt ( 20%) dibandingkan tahun 2003
  • Pendapatan lain2 minus 973jt dibandingkan tahun 2003
  • Secara keseluruhan Pendapatan tahun 2004 lebih besar 98.985jt ( 18,3%)

Mengevaluasi Kinerja Belanja Daerah TA 2003 dan 2004

  • Belanja Daerah masih terkontrol secara baik karena pada realisasinya tidak melebih anggaran yang telah di buat
  • Semua sektor Pembelanjaan baik Aparatur atau Publik mengalami peningkatan
  • Realisasi Belanja tahun 2004 mengalami peningkatan 56.170jt (10,32%)

Berikan uraian dan penjelasan terhadap prediksi perubahan APBD 2005

  • melihat dari tabel 3, prediksi pembiayaan perubahan APBD tidak sesuai dengan aplikasi tahun lalu yang berada pada tabel 1 & 2
  • Perlu adanya revisi ulang terhadap APBD tahun 2005
  • Prediksi TA tahun 2006 seharusnya pembiayaan hanya 7,6M
  • Tahun 2004 realisasi belanja hanya sebesar 600jt-an tetapu prediksi TA tahun 2005 mencapai 31,8M, terdapat pertanyaan disini..

Berikan rekomendasi saudara terhadap Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

  • Layanan publik harus semakin baik
  • Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah hendaknya pemerintah daerah itu sendiri yang dapat terus mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya yang ada.
  • Belanja harus terperinci sampai ke dalam unit – unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja
  • Anggaran dan realisasi pendapatan harus lebih besar dibandingkan dengan belanja sehingga surplus kas yang terlalu berlebihan
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter